Laporan Harian, MAKASSAR – Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Pusat Penelitian (Puslit) Opini Publik Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, menyelenggarakan Seminar Nasional Pilkada Tahun 2024 dengan tema “Peran Lembaga Survei dan Dinamika Demokrasi Lokal di Indonesia Tahun 2024.”
Acara ini berlangsung di Gedung Ipteks Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, pada Kamis (17/10/2024).
Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya Pilkada Serentak 2024, menganalisis peran lembaga survei dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang lembaga survei dalam meningkatkan kedaulatan rakyat. Kegiatan ini dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, dan praktisi politik yang tertarik pada dinamika demokrasi di tingkat lokal.
Mengawali kegiatan, Kepala Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Unhas, Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si., menyampaikan pentingnya peran lembaga survei dalam menyediakan data dan fakta yang mendukung proses politik, terutama Pilkada.
“Keberadaan lembaga survei menjadi krusial dalam memahami dinamika politik dan demokrasi. Melalui data yang dihasilkan, kita dapat menilai bagaimana kontribusi lembaga survei dalam membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, diharapkan seminar ini bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mereka bisa menjadi pionir dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
Sekretaris LPPM Unhas, Prof. Ir. Suharman Hamzah, S.T., M.T., Ph.D., HSE., dalam sambutannya, menegaskan bahwa LPPM Unhas telah berkembang pesat dengan berdirinya 25 pusat penelitian, salah satunya adalah Pusat Penelitian Opini Publik.
“Unhas tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi turut memberikan kontribusi nyata. Dengan kerja sama antara Unhas dan lembaga-lembaga seperti Bawaslu, kita telah membangun literasi politik bagi mahasiswa untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang proses demokrasi” ungkapnya. Prof. Suharman juga menekankan pentingnya riset sebagai landasan bagi literasi politik dan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi yang sehat.
Ketua Komisioner KPU Sulsel, Hasbullah, S.Sos., M.Kesos.,menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara KPU dan universitas. Menurutnya, kolaborasi ini sudah berjalan melalui berbagai program seperti KKN dan magang dalam tahapan pemilu. “Kolaborasi yang maksimal dari semua pihak sangat penting agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik. Melalui tema Pilkada 2024 dan tagline #PilkadaUntukKita, kami mengajak semua unsur masyarakat untuk turut bertanggung jawab menjaga kelancaran dan integritas proses demokrasi ini,” ujar Hasbullah.
Seminar Nasional ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Universitas Unhas, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa dinamika Pilkada yang semakin kompleks telah mendorong tumbuhnya lembaga survei.
“Kita berharap melalui diskusi ini akan lahir rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan peran lembaga survei, sehingga dapat bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan politik yang bersih dan demokratis,” jelas Prof. Sumbangan
Prof. Sumbangan juga menyoroti pentingnya menegakkan supremasi hukum dalam setiap proses demokrasi. “Demokrasi harus berjalan dalam bingkai supremasi hukum yang ditegakkan, namun kita juga harus berhati-hati agar tidak melampaui batas hingga justru merusak demokrasi itu sendiri,” tambahnya.
Unhas terus beradaptasi dengan perubahan dan dinamika politik yang terjadi, terutama dalam menghadapi Pilkada yang berlangsung di Sulawesi Selatan.
Dengan diselenggarakannya seminar ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi lembaga survei dalam mendukung jalannya demokrasi yang sehat dan berkualitas. Seminar ini juga mendorong mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk berperan aktif dalam menjaga integritas demokrasi dan turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
